Archive for the 'kantor' Category

20
Sep
16

Beli Foto

Seorang teman yang bekerja di bagian humas pemerintah daerah—yang salah satu tugasnya adalah memberi konten kepada [wartawan] media lokal guna kepentingan publikasi pembangunan maupun pencitraan pimpinan maupun daerah—pernah bercerita sesuatu yang unik. Atau tepatnya, “unik”.

Suatu hari, bupatinya diundang untuk menerima penghargaan di istana negara. Ya, penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh presiden kepada kepala daerah. Seperti biasa, teman-teman di humas adalah para personil yang “dibawa” oleh bupati untuk mengumpulkan materi untuk bisa jadi berita di surat kabar lokal keesokan harinya. Materi itu bisa berupa cerita maupun foto. Baiklah, sekali ini kita menceritakan yang terkait dengan foto saja.

Bila acara pemberian penghargaan itu di kantor kementerian (misalnya, diserahkan oleh menteri), biasanya fotografer dari daerah (yang dibawa oleh bupati) agak susah mendapat kesempatan untuk bisa melakukan tugasnya. However, seringnya mereka tetap dapat melakukannya. Mereka tetap dapat membidikkan kameranya kepada menteri dan bupati yang sedang serah-terima piagam penghargaan—atau aktivitas-aktivitas seremonial semacam itu. Bisa membidik dan mengambil gambar itu entah karena memang diijinkan, diijinkan setelah lobi sana-sini, atau karena menyelinap.

Tetapi berbeda halnya bila acara semacam itu dilakukan di istana negara—atau penyerahannya oleh presiden, di luar istana negara sekalipun. Pengawalan memang lebih ketat di sekitar presiden, tentu saja, dibanding di sekitar menteri. Untuk acara di istana negara, kata teman yang fotografer bupati itu, biasanya yang diijinkan untuk mengambil foto sangat dibatasi. Hanya fotografer istana saja yang diijinkan. Fotografer bawaan bupati tak pernah dapat ijin untuk melakukan itu. Entah apa gunanya membayari mereka pergi ke Jakarta jika kemudian mereka tidak diijinkan untuk mengambil foto.

Lalu, dari mana foto bupati-sedang-menerima-piagam-penghargaan-dari-presiden yang dimuat di koran-koran dengan kalimat ucapan selamat itu?

Fotografer bupati tidak membuat sendiri foto itu dengan kameranya. Melainkan, mereka mendapatkannya dari hasil meminta kepada fotografer istana. Tinggal bawa flashdisk dan minta copy file foto itu? Enggak. Fotografer daerah harus menebusnya dengan uang.

Atau, pernah pula mereka diminta surat resmi berisi permintaan foto tersebut. Surat resmi, pakai kop pemerintah daerah, lengkap dengan tanda tangan pejabat dan stempel instansinya. Kutanyai pula, “Kalau sudah pakai surat sudah nggak usah duit lagi?” Ya tetap saja, katanya.

Aku tertawa mendengarnya. Hanya saja bertanya-tanya, “Presiden mereka tahu tidak perkara kecil semacam itu?”

Apakah para fotografer istana itu para pekerja mandiri semacam konsultan, dokter, tukang cendol atau tukang ojek begitu? Yang melakukan tugasnya lalu menerima sendiri upahnya dari klien? Apakah fotografer istana itu mengambil foto karena kehendaknya sendiri atau karena tugas yang diberikan oleh istana? Apakah mereka digaji oleh istana atau tidak?

Kalau mereka digaji oleh istana, artinya foto-foto dari acara seremonial yang mereka hasilkan itu bukan milik individu-individu fotografer itu, kan? Foto-foto itu miliki instansi yang mempekerjakan mereka, kan? Dan, instansi mereka itu lembaga publik. Jadi, kenapa mereka menjual foto-foto itu dan duit hasil penjualannya masuk ke kantong mereka? Fotografer daerah (bawaan bupati) itu tak pernah mendapatkan bukti resmi pembayaran atau kuitansi apapun atas uang yang mereka bayarkan untuk mendapatkan foto itu.

Aku hanya tersenyum pahit mendengar cerita semacam ini. Hanya saja bertanya-tanya, “Presiden mereka tahu tidak perkara kecil semacam itu?”

Tapi level presiden memang tidak selayaknya mengurusi hal-hal sekecil, seremeh, sepraktis dan sepragmatis itu. Mungkin begitu, ya?

Advertisements
19
Jan
16

Baju Putih Itu Sederhana* … (*Sederhana Itu Relatif)

Seperti terlihat di televisi dan pada foto-foto di media, presiden kita saat ini ke mana-mana sering mengenakan baju putih saja sehari-harinya. Baju batik atau setelan jas hanya beliau pakai pada acara-acara tertentu. Mungkin acara khusus yang memang formal sifatnya.

Tadinya saya bertanya, kenapa kemeja putih? Baiklah, itu menunjukkan kesederhanaan. Tidak macam-macam, walau tidak semua kemeja putih itu sederhana. Ada yang harganya hanya puluhan ribu rupiah sepotong, ada juga yang melebihi UMR. Yang jelas, kesederhanaan baju putih presiden itu semakin tergambar pada cara pakainya: tak usah repot-repot memasukkan ujung bawahnya ke dalam celana, sehingga tidak perlu pula pamer ikat pinggang mahal. Dan jujur saja, kesan sederhana itu semakin kuat karena dukungan postur sang presiden yang kurus kerempeng, bukan postur kuli perut.

Kesederhanaan itu kemudian disebarluaskan. Bukan kesannya, tetapi semangatnya. (Well, maksud saya, terlepas dari ada/tidaknya, saya sedang tidak ingin membahas tentang penyebarluasan kesan kesederhanaan alias pencitraan itu)

Eh, maaf, benar kan semangat kesederhanaan itu yang disebarluaskan? Pada acara pelantikan kabinet, para menteri tidak perlu mengenakan setelah jas. Supaya lebih terlihat semangat kesederhanaannya, dress code bagi para menteri saat itu adalah pakaian atas putih dan bawah hitam. Sederhana. Tidak perlu setelan jas yang pastinya lebih mahal harganya. Bahkan, biaya laundry satu setel jas mungkin cukup untuk membeli sepotong kemeja putih lengan panjang, kan?

Di hari-hari kemudian, beberapa menteri menerapkan gaya berpakaian itu dalam banyak kesempatan. Selain melihat di layar kaca dan pada foto-foto di media massa online maupun cetak, saya sendiri pernah mengikuti sebuah acara yang dihadiri oleh salah seorang menteri; ia mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang ujungnya menutupi ikat pinggang—kalau memang ia mengenakan ikat pinggang, sih.

Di hari-hari kemudiannya lagi, kemeja putih dijadikan sebagai salah satu pakaian kerja rutin pegawai negeri sipil (PNS); terserah anda menyebutnya aparatur sipil negara atau apa, saya akan menyebutnya PNS saja supaya lebih singkat.

Saya pribadi masih bisa menerima pesan kesederhanaan kemeja putih itu ketika dipakai oleh presiden dan para menteri. Tapi tidak pada PNS. Mengapa? Karena presiden, wakilnya dan para menteri tidak punya seragam kerja. Presiden, wakilnya dan para menteri tidak harus mengenakan baju hijau linmas pada hari Senin, tidak harus berbaju apa pada hari Selasa, tidak harus pakai baju entah di hari Rabu. Mereka bisa mengenakan kemeja putih kapan saja di luar acara-acara formal tertentu. Presiden juga bisa bilang, “Pelantikan kabinet nanti pakai kemeja putih saja.” Atau, “Nanti kita rapat nggak usah pakai jas, tapi batik saja.” Untuk kunjungan kerja, blusukan, menghadiri seminar, meresmikan jembatan, mendahului petani memanen padi dan sejenis-sejenis itu kostumnya cukup kemeja putih dan busana bawahnya berwarna gelap. Memang sederhana, karena semakin banyaknya kegiatan mereka tidak membuat pakaian mereka semakin beragam; semakin banyak aktivitas mereka dengan dress code cukup kemeja putih.

Sedangkan PNS sudah punya seragam kerja sehari-hari. Terutama PNS daerah yang sejak dulu kala dalam seminggu minimal memiliki dua macam baju kerja, yaitu setelah warna khaki-kekuningan dan batik. Sebagian daerah juga masih setia memberlakukan seragam hijau linmas pada hari Senin. Beberapa daerah—dan beberapa instansi—bahkan memiliki seragam kerja selain yang tiga itu. Misalnya, busana khas daerah untuk hari tertentu—seperti pakaian Betawi yang dipakai Ahok setiap Rabu.

(Khusus untuk penggunaan batik atau busana khas daerah sebagai seragam/pakaian kerja, saya tidak ingin mempertanyakan karena saya mendukung penggunaan, pelestarian dan membanggakan busana khas daerah sebagai implementasi kecintaan terhadap kekayaan budaya nusantara. Kalau tidak “dipaksa” begitu, mungkin para PNS itu lebih suka membeli kemeja baju selain batik—dan itu kurang baik untuk ekonomi kerakyatan berbasis batik, kelestarian budaya nusantara, dan kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri.)

Walaupun sederhana itu relatif, tetapi apakah kemeja putih itu lebih sederhana dibanding setelan pakaian linmas atau pakaian dinas harian warna khaki-kekuningan itu? Baiklah, anggap saja lebih sederhana karena cara memakainya tidak perlu memasukkan ujung bawahnya ke dalam pinggang celana—sehingga tidak mengharuskan kehadiran ikat pinggang.

Dalam hal penggunaan kemeja putih sebagai pakaian kerja, yang sangat berbeda pada presiden, wakilnya dan para menteri di satu sisi dan para PNS di sisi lain adalah jumlah jenis pakaian kerja yang dipakai secara rutin. Pada presiden, kemeja putih mengurangi ragam pakaian dinas sehari-harinya. Sedangkan pada PNS (terutama kebanyakan PNS daerah), penerapan kemeja putih sebagai pakaian kerja justru menambah jenis baju kerja yang harus mereka pakai setiap pekan.

Yang saya tidak mengerti adalah, apakah penambahan jenis baju wajib itu bisa dikatakan sebagai penyederhanaan, atau kesederhanaan, atau menunjukkan sikap hidup sederhana?

Bagi saya pribadi, yang otaknya dangkal ini, kesederhanaan itu tampak pada sedikitnya jumlah keragaman. Semakin tidak beragam, semakin sederhana. Semakin sedikit jenis baju kerja, semakin sederhana. Seperti Mark Zuckerberg yang tiap hari bajunya sama jenis, model dan warnanya. Itu sederhana. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kinerjanya dalam mengelola perusahaan. *****

13
Jan
16

Tambah Seragam, Tambah Cucian

Dan akhirnya aturan baru mengenai pakaian kerja itu diberlakukan. Tepatnya, baju putih-dipadukan-dengan-celan/rok-hitam ditetapkan sebagai pakaian kerja di salah satu hari kerja.

Entah mengapa harus ada seragam baru. Memangnya seragam lama tidak cocok dengan semangat revolusi mental? Atau, putihnya baju itu akan mampu memutihkan ketulusan para pegawai negeri dalam bekerja?

Beberapa orang berpendapat, apapun bajunya tidak masalah karena toh tugasnya tidak berubah. Mungkin benar begitu. Ada juga yang bingung ketika ditanya orang kenapa pakaian kerjanya berubah. Mau dijawab mengikuti perubahan aturan (surat edaran), kok serasa sekadar melaksanakan perintah tanpa mengkritisi; serasa taqlid buta. Mau dijawab dengan menjelaskan alasan prinsipnya, kok tidak tahu juga apa alasan prinsip perubahan aturan pakaian kerja itu.

Atau, memangnya apa alasan prinsip dari pakaian seragam kerja terdahulu—yang sekarang masih dipakai? Mengapa ada baju linmas warna hijau, ada pakaian dinas harian berwarna khaki, ada baju safari, ada baju korpri, ada pakaian dinas lapangan, dan sebagainya? Ada yang untuk dipakai pada momen tertentu, ada juga yang untuk dipakai setiap hari tertentu dalam seminggu.

Bagiku pribadi, penambahan jenis seragam itu tidak perlu. Pertama, karena aturan dan seragam yang sudah berjalan selama ini toh baik-baik saja. Boleh ambil contoh mark Zuckerberg, si pencipta dan pemilik facebook. Ia sengaja berpakaian sama setiap hari—entah berapa puluh baju sama yang ia miliki. Baju yang sama setiap hari itu tidak mengurangi kreativitas dan kinerja dia dan perusahaanna.

Kedua, supaya lima tahun yang akan datang jika presidennya berganti jutaan pegawai negeri di negeri ini tidak usah repot-repot berganti atau bertambah seragam lagi. (Well, kalau setiap ganti presiden diikuti dengan pergantian gaya busana kerja mengikuti kebiasaan berbusana si presiden, maka—saya perkirakan, sesuai dengan kebiasaan di negeri ini sependek pengamatan saya—akan banyak pemain yang mencari celah dan berebut proyek pengadaan seragam pegawai negeri.)

Tapi jujur saja, alasan saya tidak menyetujui perubahan aturan seragam kerja itu tidak semulia itu. Tidak setinggi itu levelnya. Yang sebenarnya adalah masalah pribadi saya. Benar-benar pada diri saya. Bagi saya, jika hanya untuk bekerja di dalam ruangan, apalagi yang ber-AC, berganti baju setelah baju sebelumnya hanya terpakai selama 9 jam adalah pemborosan. Jika seragam kerja hari Selasa dan Rabu sama, saya bisa memakai satu setel pakaian kerja untuk dua hari. Baju yang saya pakai pada hari Selasa, saya pakai lagi di hari Rabu.

Dengan kata lain, bagi saya aturan tentang baju kerja yang harus berganti-ganti corak/warna/model setiap hari itu hanya berarti penambahan laundry. Itu saja. Tidak lebih.

Adakah kontribusinya terhadap peningkatan kinerja? Tak ada. Kaitannya dengan pencitraan? Buruk, karena berganti-gantinya seragam itu berarti lebih banyak jumlahnya. Orang bisa jadi langsung berpikir tentang adanya proyek pengadaan baju baru–dan itu berarti penggunaan uang negara (uang rakyat) untuk sesuatu yang sebelumnya tidak perlu. Hidup sederhana lebih terlihat bila pakaian kerja itu satu macam saja ragamnya, atau setidaknya sesedikit mungkin.

12
Nov
15

PUPNS Pakai e-

Tahu PUPNS? Itu singkatan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil. Urusannya cukup menjengkelkan: menyediakan/mengumpulkan semua berkas/dokumen tentang diri, keluarga dan semacamnya.

Tahun ini, PUPNS-nya pakai embel-embel e- di depannya. Ya, seperti e- yang di depan mail, dan yang juga pernah nongkrong di depan KTP. Embel-embel e- yang berarti electronic. Artinya, dilakukan di jaringan maya atau berbasis internet.

e-PUPNS ini pakai deadline. Ancamannya, yang tidak melakukan (mengisi data dan mengumpulkan copy dokumen—pakai legalisir pula) hingga waktu yang ditentukan, akan dianggap mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai negara.

Dengan ancaman kehilangan pekerjaan seperti itu, berbondong-bondonglah para PNS negeri ini bersibuk-ria membuka laman untuk registrasi. Mendaftarulangkan diri masing-masing. Mungkin karena kapasitas server yang pas-pasan, di pekan-pekan awal itu yang lebih bergaung adalah keluhan para PNS tentang sulitnya membuka laman tersebut. Ya, jangankan mendaftar, membukanya saja bisa menghabiskan masa pakai beberapa mouse atau tombol-tombol tertentu di keyboard,

Instansi yang menangani PUPNS kemudian membagi-bagi wilayah senusantara ini untuk bergantian melakukan jadwal ulang. Ada yang kebagian Senin Kamis Jumat, ada yang Selasa Jumat Sabtu, ada yang Rabu Sabtu Minggu.

Dengan pembagian jadwal itu, banyak PNS yang terbantu untuk urusan koneksi. Untuk seluruh proses? Tidak. Tapi setidaknya untuk melakukan registrasi awal, sampai tahap memperoleh username dan password. Pun, yang bisa tergambar oleh kalimat pembuka paragraf ini adalah untuk wilayah-wilayah yang koneksi internetnya lancar. Untuk Kabupaten Mulia atau sekitar pegunungan Jaya Wijaya atau semacamnya, apakah terbayang kesulitannya? Kita mampu atau tidak membayangkannya, saya yakin para PNS di sana harus meninggalkan pekerjaannya dalam durasi cukup lama untuk sekadar mendaftarkan diri mereka via prosedur e-PUPNS itu.

Itu baru soal koneksi internet. Belum soal ketersediaan komputer atau gadget penggantinya, soal gaptek enggaknya [terutama bagi pegawai berusia banyak], soal berkas-berkas yang harus dicari—atau mungkin harus diekskavasi dari reruntuhan peradaban keluarga. Ah, tapi tidak. Biasanya pegawai negeri menyimpan secara rapi segala dokumen pribadinya. Mungkin kecuali saya. xD

Saya sendiri mengalami—dan sangat jengkel dengan—persoalan lain dalam urusan e-PUPNS ini. Karena tugas pokok saya di kantor bukanlah menyediakan data diri saya sendiri, maka saya ingin mengerjakan urusan e-PUPNS itu di sela-sela kesibukan (ceileeee …) saja. Berkas-berkas pribadi saya memang tidak seluruhnya tersimpan di kantor. Banyak yang di rumah. Itupun di tempat yang tidak terlihat dari “rute” sehari-hari. Ya, iyalah, ngapain menyimpan buku nikah dan kartu keluarga di atas meja atau di rak sepatu di samping pintu keluar? Menyimpannya tentu di tempat tertutup, minimal dalam laci atau perabot bertutup. Karena lupa membawa berkas-berkas itu, sering kali saya mengisi formulir e-PUPNS (online) hanya sebagian-sebagian saja. Misalnya, bulan lalu hanya sempat mengisikan data alamat, tempat tanggal lahir, NIP dan lain-lain yang saya ingat/hafal. Pekan lalu hanya sempat mengisi data NPWP. Kemudian kemarin sebenarnya ada sedikit waktu untuk menambahkan data keluarga sebatas nama orang tua, nama istri, nama anak dan TTL mereka.

Sialnya, persoalan remehnya juga tidak ketinggalan. Misalnya, yang kutemui saat menambahkan data tentang istri. Satu halaman formulisr sudah kuisi lengkap kecuali satu kolom saja (nomor akta nikah), tapi kemudian tidak bisa disimpan. Bangsat! Kutanya seorang teman di kantor, jawabannya sungguh mengejutkan: harus diisi lengkap dulu, baru bisa disimpan. Bangsat! Kenapa pekerjaan semacam ini tidak bisa dicicil? Mereka memberi waktu beberapa bulan, mengapa tidak bisa dicicil dengan menyimpan sedikit demi sedikit informasi/data yang mereka minta? Bangsat! Instansi mana yang menangani e-PUPNS ini? Programer macam apa yang mereka pakai untuk layanan pendaftaran via internet ini? Memangnya bikin website dan segala laman formulir e-PUPNS ini dikerjakan gratisan? Kalau membuatnya tidak gratis, kenapa sesulit itu dipergunakannya? Memangnya tidak bisa membayar atau menemukan programer yang sedikiiiit saja lebih pintar? Yang bisa membayangkan bagaimana rasanya menggunakan aplikasi/program yang dibuatnya?

Memangnya tugas PNS itu menyediakan data dirinya untuk bagian kepegawaian? Banyaknyaaa waktu yang tersita untuk e-PUPNS.

Kalau dibuat daftar kelucuan-kelucuan e-PUPNS, bisa-bisa habis juga waktu saya. Untung saya menulis ini dinihari di rumah. Tapi memang, saya jengkel sambil tertawa ketika seorang teman mengumpulkan print-out formulir kosong ke bagian kepegawaian untuk verifikasi e-PUPNS. Bukan kenapa-napa, tapi karena setelah dia input data, lalu di-print, hasilnya tetap kosong. Makin lucu lagi, waktu dia minta klarifikasi tentang itu kepada kawan/petugas di bagian verifikasi dan dijawab, “Memang begitu, dikumpulkan seadanya saja.” Lhah, kalau tahu hasilnya akan berupa form kosong, kenapa masih minta di-print dan dikumpulkan??? Memangnya form kosong itu membuktikan seorang PNS sudah memasukkan data ke laman e-PUPNS??

Sudahlah! Jangan mengingat-ingat reformasi birokrasi kalau sedang ingat e-PUPNS. Daripada gagal paham. *****

09
Nov
15

Sisa Duit Bukan Penghematan, Tapi Kegagalan.

Jika anda memiliki penghasilan sekian puluh juta selama satu tahun, apa yang anda harapkan di akhir tahun nanti?

Kalau saya, inginnya di akhir tahun masih tersisa sebanyak mungkin uang dari yang saya peroleh sepanjang tahun ini—tanpa harus menjalani hidup yang lebih sengsara, tentunya. Artinya, saya ingin menggunakan penghasilan saya untuk menjalani hidup dengan “normal” seperti yang saya harapkan. Saya akan sangat gembira jika harapan saya dapat terpenuhi dengan pengeluaran sehemat mungkin. Itu seperti membeli barang kebutuhan atau barang yang diinginkan. Hanya saja, jika pada saat kita membutuhkan atau menginginkannya bertepatan dengan gelaran diskon, maka saya akan lebih gembira. Bukan hanya karena diskon, tetapi karena setelah membeli barang yang saya ingin/butuhkan, sisa uang saya lebih banyak dibanding yang seharusnya.

Inilah beda prinsip yang sangat jelas antara saya dengan tempat kerja saya: instansi pemerintahan.

Di instansi pemerintahan di negeri kita, anggaran belanja disusun setiap tahun. Anggaran itu untuk dilaksanakan. Direalisasikan. Jika ada anggaran untuk membangun jembatan, maka harus ada jembatan terbangun di akhir tahun.

Sialnya, keberhasilan pelaksanaan anggaran itu masih sering pakai parameter kuno: keberhasilan dinilai setinggi persentase keterserapan anggaran. Artinya, jika anggaran menyebut angka 100 juta, maka pelaksanaan anggaran akan dianggap paling sukses jika 100 juta itu habis persis segitu. Semakin banyak yang tersisa, bukannya disebut sebagai penghematan. Orang pemerintahan lebih terbiasa menyebutnya sebagai “serapan anggarannya rendah”.

Akibatnya, di bulan Oktober dan November—dan sering kali hingga awal Desember—banyak instansi-instansi pemerintah yang tiba-tiba banyak bikin acara. Dalam ranah rahasia umum, fenomena demikian disebut sebagai “menghabiskan anggaran”. Ya, menghabiskan anggaran, supaya di akhir tahun, ketika buku akuntansi tahunan ditutup, angka duit tersisa tidak terlalu banyak dibanding yang telah direncanakan setahun sebelumnya.

Saya kira saya normal. Dari total penghasilan saya, saya ingin persentase tabungan saya setinggi mungkin.

Pemerintah ingin sisa anggaran sesedikit mungkin di setiap akhir tahun. Nol persen akan lebih baik: dianggap perencanaan telah sangat tepat, pelaksanaan berjalan sesuai perencanaan.

Jika tidak merencanakan belanja ketika ada toko kasih diskon, maka jangan berbelanja dulu ketika sedang ada diskon.

Tabungan itu hanya imbauan untuk setiap individu, bukan untuk instansi pemerintah.

Jika duit kita tersisa, kita menyebutnya tabungan, dan itu baik. Jika duit pemerintah ada lebih, itu disebut SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), dan persentasenya mengindikasikan ketidakberhasilan.

Aneh, kan?

24
Aug
15

Hidup Batik …!

Beberapa hari belakangan salah satu topik pembicaraan kawan-kawan di kantor adalah tentang ketentuan pakaian kerja. Itu wacana agak lama yang terbangkitkan lagi. Tepatnya, pada hari-hari pertama Jokowi menjadi presiden dan ketika beberapa menterinya mengikuti gaya berpakaiannya: kemeja putih bercelana hitam. Saat itu, yang kutangkap tentang bakal diberlakukannya ketentuan pakaian kerja sama sekali tidak mirip wacana, melainkan sebagai sebuah lelucon saja. Yup, it was nothing but a joke.

Kembali ke beberapa hari belakangan, tentang pakaian kerja putih-hitam itu kembali mengemuka. Bukan lagi sebagai lelucon, tapi sebagai wacana. Apalagi, salah satu kantor cabang kementerian di daerah kami sempat memberlakukannya—walaupun kabarnya kini tidak lagi alias kembali ke kostum semula.

Wacana itu adalah tentang menggunakan kemeja putih dan celana/rok hitam sebagai pakaian kerja pada hari Kamis.

Beberapa tahun terakhir, pakaian kerja di kantor-kantor pemerintahan umumnya adalah hijau linmas pada hari Senin, khaki-kekuningan pada Selasa dan Rabu, batik pada hari Kamis dan batik atau kaos [polo] pada hari Jumat. Lalu, akankah kemeja putih polos menggantikan batik di hari Kamis?

Aku ingat beberapa tahun yang lalu, pada pekan-pekan pertama aku mulai bekerja di kantor pemerintah, berstatus CPNS. Di beberapa daerah, PNS memakai batik sebagai baju kerja pada hari-hari tertentu; kebanyakan pada Kamis Jumat Sabtu. Di beberapa daerah, baju kerja batik itu diseragamkan. Di pekan-pekan pertamaku itu aku adalah yang menentang gagasan penyeragaman baju batik untuk pakaian kerja hari Kamis [dan Jumat]. Alasanku sederhana saja: Senin sampai Rabu kita sudah berpakaian seragam, kenapa harus berseragam lagi ketika kita boleh bebas?

Lalu, akan ada peraturan yang menyuruh kami mengenakan kemeja putih untuk bekerja di hari Kamis?

Aku langsung tidak setuju ketika pertama kali mendengarnya. Kali ini bukan karena tidak suka berseragam. Tapi karena hari Kamis itu adalah kesempatan untuk mengenakan baju batik. Bagi yang nasionalis, menggunakan baju batik adalah salah satu bentuk mengekspresikan rasa cinta tanah air, tepatnya rasa cinta terhadap budaya nusantara. Mengenakan baju batik adalah juga sebuah bentuk dukungan dan partisipasi untuk melestarikan batik dan budaya pada umumnya. Apalagi, dunia sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia: UNESCO menetapkannya pada 2 Oktober 2009, dan sejak itu 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Kurang keren apanya, coba?

Hah! Tak usahlah aku melanjutkannya. Jangan sampai artikel ini mirip analisis sok ilmiah ala makalah mahasiswa. Intinya, batik itu produk budaya bangsa kita, dan aku tak setuju ada sedikitpun pengurangan terhadap kesempatan kita mengenakan pakaian batik. *****

13
Jul
15

Makin Rajin Menjelang Libur? Aamiin …

Mayoritas negeri ini adalah muslim. Sialnya, mayoritas muslim di negeri ini merasa perlu berbelanja lebih banyak menjelang hari raya lebaran.

Baiklah, jangan bilang sepenuhnya sial, karena mungkin kenaikan tingkat belanja/konsumsi pada hari-hari menjelang lebaran itu adalah bahan bakar tersendiri untuk jalannya roda ekonomi negeri ini. Bukankah kita pernah membuat para ahli ekonomi terheran-heran bahwa ekonomi negeri ini berjalan karena tingkat konsumsi yang tinggi—alih-alih tingginya tingkat produksi? Entah bagaimana penjelasannya. Saya bukan pengamat ekonomi. Juga bukan orang yang paham ekonomi makro.

Kalau tidak paham, kenapa menulis? Ya, supaya tetap terbiasa corat-coret saja. Daripada tidak menulis sama sekali.

Karena kelakuan mayoritas menjelang lebaran itu, banyak kontrak yang dikejar-kejar supaya bisa selesai [pembayarannya] di bulan puasa. Tahun ini saya menangani kontrak yang mengalami situasi seperti itu.

Saya sangat memahami, para pelaksana pekerjaan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, sebagiannya sangat menggantungkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah terselesaikan itu untuk membayar THR bagi para pekerja/karyawannya. Itulah salah satu faktor yang mengharuskan kinerja saya tidak boleh berkurang karena alasan bulan puasa. Dan puji Tuhan, pada hari-hari terakhir masuk kerja sebelum libur lebaran, titik terang atas terlaksananya pembayaran yang diharap-harapkan itu semakin jelas terlihat.

Hari-hari supersibuk saya selama bulan puasa terasa terbayarkan karena mampu menyelesaikan tugas saya sesuai harapan para pelaksana pekerjaan. Sesuai harapan para karyawan mereka yang sangat menunggu-nunggu THR dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Tapi tidak semulus itu. Kadang-kadang saya merasa jengkel juga kepada teman-teman sesama PNS yang justru mengambil cuti duluan sebelum libur bersama. Atau, sesama PNS yang mengurangi waktu standby-nya di hari-hari menjelang libur lebaran. Bukan kepada semua PNS, sih. Tapi hanya kepada sesama PNS yang bertugas melayani segala proses yang diperlukan untuk mencairkan pembayaran atas selesainya pekerjaan oleh pihak pelaksana.

Kepada PNS yang semacam itu, saya agak heran: mereka itu tidak paham kebutuhan orang, atau tidak memiliki empati?

Semoga anda tidak menjumpai PNS-PNS semacam itu. Apalagi kalau anda menunggu-nunggu uang pembayaran kontrak dari pemerintah untuk membelikan anak anda baju baru.




menulis itu harus.
mengupil itu pilihan.

hmmm....

recent posts

tentang …….

saldo

December 2017
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

senangnyaaa, blog ini pernah dikunjungi

  • 8,443 kali ^_^

yg punya wordpress akan senang ngasih tau via email jika Anda ngasih alamat email di sini, trus klik tombol jelek di bawah itu ^_^

blog-blog berikut juga seruuu …


BILIK SUNYI RANDU ALAMSYAH

After years of waiting, nothing came...

ANTI-TANK

ART IS POWER!

Ninok Eyiz's Journey

Just think and want to share..menulis itu memang untuk kesehatan jiwa..[ku]

Islam di Atas Mazhab

Mengenal Lalu Bersatu

pelukissenja

Just another WordPress.com site

PADAMARGA!

in sanskrit padamarga means the little path...

Edo Rusyanto's Traffic

Edo Rusyanto's Traffic

hari-hari tiap hari

corat-coret seorang PNS yang sedang membiasakan diri menulis [sambil mengupil] ^_^

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.