Archive for the 'menikmati hari' Category

31
May
17

Libur Lagiiiii …

Bulan Mei 2017, orang Indonesia “dihajar habis-habisan” dengan tanggal merah alias hari libur nasional. Ada satu hari libur nasional yang jatuh pada hari Senin, dan dua pada hari Kamis.

Berlanjut, 1 Juni yang jatuh pada hari Kamis juga libur. Tampaknya yang ini masih relatif baru—atau memang baru pada tahun ini 1 Juni yang diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila menjadi libur nasional?

Well, siapa sih yang tidak suka liburannya ditambah? Yang mau mudik pakai moda transportasi terbang pun tetap suka, karena bertambah waktu liburnya, walaupun harga tiket pesawatnya juga jadi naik lumayan signifikan. (Ya, tiket pesawat sepanjang pekan plus akhir pekan sebelum dan sesudahnya biasa naik signifikan kalau dalam pekan tersebut—rentang Senin sampai Jumat—ada tanggal merah.)

Tapi sebenarnya saya hanya ingin berkomentar satu hal saja tentang Hari Lahir Pancasila yang kini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini komentar saya: Pancasila sekarang sudah seperti Yesus dan Muhammad, ya. Hari lahirnya jadi libur nasional. Hehe …

Advertisements
14
Jun
16

Indahnya Ramadhan … dengan Polutannya

Ramadhan di negeri indah ini masih seperti beberapa Ramadhan sebelumnya. Tepatnya, Ramadhan di era virtual social media, era ketika ponsel layar sentuh sudah ada di tangan hampir setiap orang. Kondisi sama yang menyebalkan. Menyebalkan, karena menjadi polutan bagi indahnya tradisi Ramadhan di negeri indah ini.

Ada yang mencari benar-salah dalam kebudayaan yang berbeda. Ini polutan Ramadhan. Misalnya, tentang imsak dan halal bi halal yang nggak ada di negara sana. Lebih-lebih kalau di Arab juga nggak ada. Mereka umumnya nggak bisa bedakan mana Islam mana Arab mana Nusantara. Aku nggak terlalu pandai tentang agama maupun kebudayaan. Aku bukan ustadz, bukan budayawan, bukan orang yang pantas diminta jadi narasumber. Jadi jangan terlalu percaya kalau saya bilang bahwa yang Islam itu puasa di bulan Ramadhan dan sholat idul fitri. Kalau tentang imsak, halal bi halal dan saling memaafkan itu Nusantara. Tentang mudik, itu Indonesia, khususnya Jawa dan Melayu dulu, lalu menular ke etnis-etnis lain di Indonesia.

Polusi khas di era ponsel layar sentuh ini adalah perdebatan tanpa hasil. Untuk edisi khusus bulan Ramadhan, perdebatannya lebih tematis, tetapi hasilnya sama: tanpa hasil—dan tahu-tahu nanti hilang terlupakan oleh hiruk-pikuk lebaran. Yang tentang 11 atau 23 rakaat sudah reda, muncul yang baru: tentang boleh tidaknya warung makanan buka di siang hari. Ini nggak terlalu baru sebenarnya. Perda semacam itu sudah ada di daerah-daerah sekitar 10 tahun belakangan.

Awalnya saya sempat terpancing untuk ikut beropini. Tetapi seiring makin ramainya perdebatan itu, saya bukannya semakin bersemangat. Saya memilih untuk mengikuti tanpa berpartisipasi. Karena, ternyata lebih asyik untuk mengikuti dan tertawa menikmatinya daripada ikut beropini.

Semakin lucu, karena ada juga yang menggunakan argumen ala anak kecil. Itu argumen semacam ini: tuh ada yang gitu, kenapa saya nggak boleh? Atau: kalau kamu bisa, saya juga bisa.

Belum lagi “polutan abadi ramadhan” khas negeri ini: melonjaknya konsumtivisme. Sialnya, hukum ekonomi klasik masih saja awet masa berlakunya, sehingga lonjakan konsumtivisme itu langsung menghasilkan lonjakan lain, yaitu pada harga-harga barang-barang. Celakanya, barang-barang yang melonjak harganya itu bukan hanya barang keinginan, tetapi juga barang kebutuhan. Bahkan, kebutuhan pokok (primer) juga.

Ya, sudahlah. Sampai sini saja. Toh kubahas panjang-panjang juga tidak membuat bangsa ini mau bersepakat untuk sama-sama menahan diri tidak berbelanja melebihi hari-hari non-Ramadhan.

Selamat menikmati Ramadhan, saudaraku sebangsa se-tanah air! Kita punya rekor besar: bangsa kita terbukti tak pernah gagal membuat Ramadhan menjadi sangat khusus—tentang harga barang-barang di pasar.

07
Jun
16

Selalu Ada Alasan

Biasanya, bulan Ramadhan membawa banyak keunikan di negeri kita. Mulai dari suasana sehari-hari di kampung-kampung, di jalan-jalan, sampai di layar televisi, semua berubah. Itu menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadhan di negeri ini.

Salah satunya, komoditas kurma yang tiba-tiba membanjir. Bukan hanya jumlah penawaran (supply) yang menanjak, tapi memang permintaan pasar (demand) juga. Minat masyarakat muslim untuk makan kurma tiba-tiba melonjak menjelang dan selama Ramadhan. Salah satu penyebabnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa berbuka dengan kurma—atau segelas air, bila sedang tak ada kurma.

Banyak di antara umat muslim di negeri kita memang masih membaca kitab suci, hadis dan kitab-kitab lain dan melaksanakan perintah-perintah atau menjauhi larangan-larangan seperti yang tertulis di sana. Hadis menyebutkan Rasulullah biasa berbuka dengan kurma, lalu kita beranggapan berbuka dengan kurma itu sunah dan lebih berpahala dibanding berbuka dengan makanan lain. Ada ajaran untuk berhari raya setelah melihat hilal walaupun puasanya baru 29 hari, lalu kita merasa harus ada sebagian dari kita (seperti kifayah) yang melihat secara langsung—dengan berbagai peralatan optik—rupa hilal. Karena hadis menyebutkan Rasulullah membiarkan jenggotnya panjang, lalu sebagian masyarakat kita membiarkan juga jenggot mereka memanjang dengan alasan mengikuti sunah rasul. (Agak anehnya, walaupun gaya rambut Rasulullah jika diterapkan pada jaman sekarang bisa menutup kerah baju, tapi jarang kita temui muslim taat yang meniru itu dengan alasan seperti pada kasus jenggot)

Saya bukanlah muslim yang baik. Saya sering mempertanyakan teguran yang menggunakan alasan berbau agama yang ditujukan kepada saya oleh teman-teman sesama muslim. Misalnya, ketika saya ditegur perihal ujung sarung atau celana saya yang menutupi mata kaki. Atau, ketika saya meragukan pahala dari sunah memelihara jenggot—karena jenggot orang Arab lebih subur dibanding jenggot orang Melayu; dan itu sama sekali bukan kesalahan orang Melayu, melainkan karena faktor genetik atau DNA. Atau ketika saya diprotes oleh teman serombongan ketika saya bersedia ikut menghadiri pengajian dengan berbaju kaos plus jaket parasit dan celana gunung—padahal beberapa menit sebelumnya tidak seorangpun yang memprotes saya pakai kostum itu untuk sholat magrib berjamaah di masjid.

Biasanya, saya menampik teguran-teguran itu dengan logika saja. Bukan karena logika saya bagus, tetapi karena hanya itu yang saya bisa. Saya tidak pernah secara serius mempelajari Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab dan sebagainya. Bahkan, mendengar ceramah atau membaca artikel keagamaan pun saya tidak rajin. (Begitupun, saya masih merasa beruntung karena ketika menjumpai link di media sosial saya masih tergerak untuk membaca artikelnya terlebih dulu baru berkomentar. Saya masih beruntung karena saya merasa bersalah jika menafsirkan judul saja lalu berkomentar, tanpa membaca bodycopy artikelnya.)

Dan saya bersyukur, dini hari tadi saya mendapat dukungan yang luar biasa atas segala kebiasaan buruk saya itu. Dukungan untuk lebih kritis lagi mempertanyakan teguran-teguran itu. Kerennya, dukungan itu saya dapat dari orang yang kredibel, yaitu Pak Quraish Shihab. Iya, ulama yang kyai haji itu. Bukannya saya bertemu dan mengobrol dengan beliau, tetapi saya mendengarkan acara yang beliau jadi narasumbernya di televisi pada jam sahur dini hari tadi.

Sambil makan sahur, saya mendengarkan suara di televisi. Suara beliau yang mengatakan kurang lebih begini: segala perintah Allah, perintah Rasul, selain yang ibadah langsung, itu harus kita lihat dan pahami dulu konteksnya. (Ibadah langsung itu seperti sholat, puasa dan haji. Jadi, jangan pertanyakan mengapa sholat magrib itu tiga rakaat, mengapa harus membaca al-Fatihah, mengapa puasa itu sampai magrib, atau mengapa haji harus dikerjakan di Makkah. Yang jenis-jenis itu sudahlah, laksanakan saja!)

Kita jangan melanjutkan tradisi jika tradisi itu tidak baik. Kita boleh melanjutkan tradisi, jika tradisi itu baik. Pun, yang dulunya baik sekarang belum tentu tetap baik. Kita tidak boleh melanjurkan hal baik jika saat ini sudah ada yang lebih baik. Misalnya, orang jaman dulu mengumandangkan adzan dari atas menara masjid, itu baik karena menambah daya jangkau kumandangnya. Tapi sekarang sudah ada loud speaker yang fungsinya sama (menambah daya jangkau kumandang adzan), sehingga sekarang ini muadzin tidak perlu memanjat menara kalau mau mengumandangkan adzan.

Jadi, jika Rasulullah membiarkan jenggotnya panjang, itu karena ada konteksnya. Mungkin sosial atau politik. Atau karena barbershop belum sebanyak sekarang.

Jika Rasulullah biasa makan kurma untuk mengakhiri puasanya, itu karena ada konteksnya. Mungkin perkara ekonomi. Mungkin karena saat itu ekspor mangga atau matoa dari kita belum sampai sana.

Jika Rasulullah melarang umatnya memakai jubah yang panjangnya melebihi/menutupi mata kaki, itu karena ada konteksnya. Mungkin ada trend fashion tertentu di suatu tempat di masa itu.

Jika busana Rasulullah sehari-hari berupa gamis atau jubah panjang berwarna polos, itu karena ada konteksnya. Mungkin karena beliau tidak mengenal batik, peci hitam ala Soekarno atau blangkon.

Jika Rasulullah biasa melihat hilal menjelang Ramadhan atau di akhir Ramadhan, itu juga ada alasannya. Mungkin karena di Arab saat itu tidak sering ada mendung—apalagi kabut asap—di kala senja.

Ah, saya ini menulis apa sih? Mending bersihkan upil di hidung … ^_^

05
Aug
15

Jadi Bos, Dong …!

Belum lama berselang saya melihat karnaval anak-anak PAUD. Ceritanya, mereka memperingati Hari Anak Nasional plus merayakan hari jadi HIMPAUDI chapter setempat.

Para peserta, bocah-bocah itu, banyak yang pakai kostum ala pekerja profesional. Di mataku, sialnya kebanyakan dari mereka pakai kostum pegawai negara, mulai dari kostum PNS, kostum polisi, kostum tentara, kostum hakim, kostum perawat (well, ini bisa di institusi negara maupun swasta, sih … tapi kalau di kampung ini, kaitannya hampir pasti ke negara).

Kenapa kukatakan ‘sialnya’? Karena—sekali lagi: di mataku—kostum-kostum itu … (1) menunjukkan kebanggaan orang tua bila anaknya  berprofesi sebagaimana tergambar oleh kostum itu; (2) menunjukkan kebanggaan masyarakat di daerahku jika ada saudara atau famili mereka yang berprofesi sebagai pegawai negara; (3) mengajarkan kepada anak-anak itu untuk menganut nilai-nilai pada poin (1) dan (2) tersebut, alias mengajarkan anak untuk bangga menjadi pegawai negara; sehingga—saya mengkhawatirkan—hal itu akan (4) membuat anak-anak kurang meminati wirausaha, mencari penghasilan sembari menciptakan lapangan kerja bagi orang lain di sekitarnya; dan (5) menumbuhsuburkan mental pegawai dalam diri anak-anak—dan betapa mengerikannya jika itulah yang akan menjadi bekal mereka menuju kedewasaan nanti.

Saya sendiri memang pegawai negeri. Tapi bagi saya, di mana saya bisa berbangga tentang penghasilan saya kalau saya memperolehnya dari ‘pemberian’ negara? Saya lebih bangga bila saya bisa memperoleh penghasilan dari usaha, bukan dari gaji tetap setiap bulan. Saya akan lebih bangga lagi bila saya bisa membuat lapangan kerja, alias jadi pengusaha atau bos yang bisa memberi orang lain pekerjaan. Pada kasus demikian, saya merasakan kepuasan tersendiri—kepuasan yang terasa cukup wow! bagi saya—karena saya merasa menjadi perantara rejeki bagi beberapa orang lain dan keluarga mereka.

Ngomong-ngomong, bisakah kita mengajarkan kepada anak-anak dan remaja untuk berbangga berprofesi sebagai petani, peternak ikan, pengrajin handicraft, dan profesi-profesi semacam itu?

30
Jun
15

Kabar Batal Gembira

Menjelang mudik, republik ini membuat cerita baru lagi. Kali ini yang bingung adalah para PNS yang kampung halamannya jauh dari tempatnya bertugas. Misalnya, orang Bengkulu yang bekerja di kantor pemerintahan di Maluku, atau orang Ciamis yang jadi PNS di Jakarta. Yup, ini persoalan boleh atau tidak boleh pakai mobil dinas untuk mudik lebaran.

Beberapa hari yang lalu, menteri birokrasi bilang soal kelonggaran yang hendak diberikan kepada para PNS yang mau mudik. Bentuk kelonggaran itu adalah diperbolehkannya PNS meminjam kendaraan dinas untuk membawa keluarganya pulang mudik lebaran. Bukan sekadar boleh, tapi dengan beberapa persyaratan. Misalnya, si PNS harus sudah berkeluarga (punya istri dan anak), penghasilannya masih bisa dibilang rendah, tidak mampu beli/mengkredit mobil, levelnya eselon 3 ke bawah, harus seijin atasan, dan entah apa lagi syarat lainnya.

Yang jelas, saya sempat melihat dan mendengar si menteri jadi narasumber di sebuah tayangan televisi tentang topik tersebut. Di situ, si menteri menjelaskan tentang syarat-syarat itu. Juga, dia bilang bahwa yang boleh dipinjam itu kendaraan operasioanal, bukan kendaraan dinas yang melekat pada jabatan.

(Kalau aturan itu diterapkan juga kepada pejabat pemerintahan, sepertinya tidak akan ada juga pejabat pemerintahan yang bisa menggunakan plat merah untuk mudik lebaran. Pejabat pemerintahan biasanya punya mobil pribadi.)

Walaupun sekilas tampak bertentangan dengan imbauan KPK, tapi kebijakan si menteri itu terdengar sangat manusiawi. Pegawai rendahan (misalnya level staf atau kasie) bisa pinjam mobil operasional kantornya untuk membawa keluarganya mudik lebaran dan bergembira dengan keluarga besar mereka di kampung halaman. Tentu saja, segala bentuk kerusakan dan musibah di jalan tetap menjadi tanggungan si peminjam. Toh, siapa sih yang mau pinjam mobil lalu sengaja membawanya pada kecelakaan?

Walaupun banyak reaksi menolak (terutama dari masyarakat non-PNS), tapi kabar itu tetap saja semacam kabar gembira bagi para PNS rendahan selevel saya—terlepas saya mau memanfaatkan kelonggaran itu atau tidak.

Tapi kabar gembira itu tidak pakai lama. Kemarin sore dan malam harinya, sudah tersiar kabar tentang wapres melarang mobil operasional dipakai untuk mudik lebaran. Di salah satu situs berita yang saya baca, pak wapres tidak setuju mobil operasional dipakai untuk mudik. Justru, ia bilang mobil dinas yang melekat pada jabatan (bukan mobil operasional) dapat dipakai untuk dinas maupun tidak-dinas.

Mm … itu artinya mobil dinas pejabat itu sah-sah saja kalau dipakai untuk keperluan di luar dinas, ya? Misalnya, untuk mudik lebaran atau belanja ke mall, gitu?

Mm … kalau seorang pejabat negara atau PNS punya kendaraan pribadi, mereka apa tidak malu ya ketika menggunakan kendaraan plat merah untuk keperluan-keperluan pribadinya? Terus terang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya jika saya berada dalam situasi seperti itu. Tidak tahunya saya karena, pertama, saya tidak menggunakan kendaraan plat merah, dan kedua, sampai saat ini saya masih menolak plat merah yang ditawarkan sebagai fasilitas untuk jabatan yang saya pegang.

Dan lagi, kok bisa-bisanya sih kebijakan menteri dan wapres bertolak belakang? Mereka jalan sendiri-sendiri tak pakai koordinasi? Karena setiap kementerian itu independen atau bagaimana? Entahlah.

04
Feb
15

Pelopor Keselamatan Berlalu-Lintas dari H**gKong?

Sebenarnya sudah lama saya ingin menulis ini. Tentang kampanye yang digawangi oleh korps lalu-lintas. Kampanye tentang keselamatan berlalu-lintas, menjadikannya sebagai kebutuhan dan budaya. Ajakan untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu-lintas. Tentang Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu-Lintas.

(Topik ini memang sedang kalah seru dibanding isu pelemahan KPK, tapi daripada tertunda lagi, saya tulis dan posting saja selagi sempat. J )

Setelah September 2013 terlewati, 2014 pun berlalu, dan sekarang 2015, saya baru ingat lagi untuk menulis topik ini. Yang menjadi pengingat adalah karena barusan seorang teman pulang dari kantor polisi (polres) dengan membawa SIM baru.

Teman itu bercerita, dia tidak perlu repot-repot mengikuti tes. Bahkan, petugas yang melayani pun tidak menawarinya untuk ikut tes atau dibantu. Si petugas langsung bantu saja—termasuk mengisikan jawaban soal-soal tes—dan kemudian mengetik beberapa karakter di kalkulator. Si petugas itu memperlihatkan hasil ketikan itu kepada teman saya, sambil bilang, “Segini, Pak.” (Baiklah, mungkin lebih tepat kalau kata /bantu/ di atas ditulis dalam tanda petik.)

Baiklah. Saya sendiri memang tidak punya SIM. Bukan sama sekali tidak pernah punya, tetapi pernah punya. Saat itu saya minta tes, tapi ternyata saya disuruh mengikuti tes yang saya benci, yaitu bersepeda motor di trek sempit-pendek berbentuk angka 8—sebuah situasi atau kondisi jalan yang tidak pernah ada di kehidupan nyata berlalu-lintas. Juga, tes mengendarai motor berzig-zag melewati kerucut-kerucut berwarna oranye yang disusun lurus dengan jarak satu setengah jengkal lebih panjang dibanding sepeda motor yang saya gunakan. Tentu saja, saya [hanya] bisa melewatinya dengan berzig-zag superlebar, alias mengambil jarak 10 meter dulu ke kiri-kanan deretan kerucut itu. Alhasil, saya didiskualifikasi karena saya lebih mirip berkendara bolak-balik daripada berkendara zig-zag. Tapi jalan saya untuk memiliki SIM tetap mulus. Tepatnya, setelah seorang petugas menawarkan bantuan. (Oke, oke, … “bantuan.”) Syaratnya pun sederhana saja: secara keseluruhan, saya hanya harus mengeluarkan biaya sekitar dua kali lipat dari harga resmi.

Pengalaman saya itu sudah bertahun-tahun yang lalu. SIM dari pengalaman itupun sudah bertahun-tahun habis masa berlakunya.

Cerita seorang teman yang baru saja memiliki SIM baru ternyata tidak jauh berbeda. Tidak jauh, karena ternyata jalurnya tetap sama, hanya saja dipermudah: dia tidak dibiarkan mengikuti tes terlebih dahulu, tetapi langsung saja “dibantu.” Berbeda, karena total biaya yang dia bayarkan berkisar tiga kali lipat dari harga resmi. Well, soal harga ini, mungkin karena harga resmi sudah cukup lama tidak di-update, sedangkan harga segala macam barang sudah berkali-kali update.

Sekadar perkiraan saya pribadi, saya yakin persentase jumlah pemilik SIM yang mengikuti dan lolos tes tidak seberapa dibanding yang memperolehnya dengan membayar lebih. Artinya, menurut saya, sebagian besar pengendara di negeri kita diijinkan oleh pihak kepolisian untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tanpa melalui tes yang jelas. Pada sebagian besar pengendara, kepolisian memberi ijin orang berkendara setelah mereka membayar. Seberapa yang dibayarkan? Jelasnya, lebih dari pendapatan negara yang di peroleh dari pos itu. Karena, jika orang harus membayar dua hingga tiga kali lipat dari harga resmi, itu berarti yang masuk ke kas negara adalah satu bagian, sedangkan satu atau dua bagian lainnya masuk ke kantong-kantong pribadi.

Jika ijin berkendara diberikan kepada orang yang mau membayar, bukan kepada orang yang benar-benar memahami etika berlalu-lintas, tahu arti rambu-rambu lalu-lintas, dan bersedia berkelakuan sopan setiap kali menggunakan jalan umum, lalu bagaimana korps lalu-lintas bisa berkoar-koar mengajak orang menjadi pelopor keselamatan berlalu-lintas. Saya sungguh-sungguh gagal paham tentang hal ini.

30
Jan
15

Bukan Pertama Kalinya Ada Sein Kiri Belok Kanan

Ini masih tentang KPK vs Polri. Tepatnya, menunggu tindakan om Wi.

Terkait KP vs Polri, presiden mendengarkan masukan dari dewan pertimbangan. Kurang puas, dia juga membentuk tim independen—yang belakangan biasa disebut Tim 9. Belakangan, yang tampak dari berita-berita di media massa adalah kecenderungan om Wi lebih mendengarkan tim independen daripada dewan pertimbangan. Kenapa? Ya, mana saya tahu?

Saya tidak hendak menebak-nebak, apalagi sok menganalisis. PNS level rendah [dan masih tinggal di rumah kontrakan yang sesekali harus sedia ember karena atap bocor] macam saya mana mungkin tajam analisisnya. Saya hanya tidak mau ikut-ikutan shocked kalau-kalau tindakan om Wi berikutnya tidak sesuai dengan kecenderungan yang tampak itu.

Karena, seingat saya—yang pelupa ini—keputusan dan tindakan om Wi dari dulu banyak kejutannya. Misalnya, waktu dia [terpilih atau sudah] jadi gubernur Jakarta, dia bilang akan memimpin metropolitan itu selama lima tahun. Pasti banyak saksi atas ucapannya itu. Kalaupun bukan saksi mata, minimal saksi kamera, deh. Seluruh dunia tahu, dia mencukupkan kepemimpinannya atas Jakarta sebelum genap dua tahun.

Berapa kali pula dalam wawancara dengan awak media, dia bilang tidak berpikir untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kita tahu cerita yang terjadi berikutnya bukan berdasarkan apa yang dia bilang itu.

Saat berkampanye sebagai kandidat presiden, apa yang dia katakan tentang harga bensin bersubsisi? Well, kalau itu bukan dia saja. Partainya pun memaksa semua kadernya, termasuk yang di parlemen, untuk menentang kenaikan harga bensin bersubsidi. Itu dulu, waktu pemimpin tertinggi negeri ini bukan dari kandang sapi. Tapi orang di pelosok terjauh negeri ini juga tahu kalau harga bensin bersubsidi dinaikkan nggak-pake-lama setelah om Wi dilantik jadi presiden. Well, toh kegesitannya menaikkan harga bensin bersubsidi tetap kalah jauh dengan kegesitan harga-harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, ketika minyak turun harga di pasar internasional, om Wi hanya bisa menurunkan harga bensin bersubsidi, bukan harga beras, ikan, shampo dan sebangsanya.

Dari bejibun orang yang menghadiri konser salam dua jari, berapa orang yang mendengar om Wi mengatakan bahwa dia tidak akan tunduk kepada partainya, melainkan akan tunduk kepada rakyat? Saya tidak mendengarnya secara langsung dari speaker-speaker besar di lapangan monas atau di mana itu. Saya hanya membacanya di berita-berita di media online—entah itu valid atau tidak, medianya bonafit atau tidak. Tetapi beberapa hari yang lalu ada juga berita tentang kekecewaan relawan salam dua jari karena tindakan om Wi mengajukan calon tunggal kapolri. Juga tentang tindakannya yang tidak juga membatalkan calon itu meski si calon tunggal itu dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Memangnya tindakan om Wi itu kemauan kandang sapi? Ya, entahlah. Tapi orang-orang bilang si calon tunggal itu mantan ajudan si nyonya—jaman si nyonya masih jadi CEO. Entah terkait atau tidak, tetap saja sangat susah bagi orang awam macam saya untuk tidak mengait-kaitkan. Baiklah, itu masalah saya, tidak usah anda pikirkan.

Beberapa waktu lalu om Wi tampaknya melakukan hal-hal yang disukai oleh pasukan baju merah, yaiitu dengan mengajukan calon tunggal kapolri. Om Wi juga membuat mereka gembira dengan cara tidak membatalkan pencalonan itu walau si calon dinyatakan sebagai tersangka korupsi oleh pemberantas korupsi. Om Wi bilang, tidak segera dilantiknya si calon tunggal itu bukan pembatalan, melainkan hanya penundaan.

Ditunda sampai kapan? Nah, di sini om Wi mulai mem-PHP pasukan baju merah. PHP itu berlanjut ketika dewan pertimbangan tidak keberatan om Wi melantik si calon tunggal. Tapi mungkin pasukan baju merah mulai jengkel (atau baru sadar kalau mereka di-PHP oleh gacoannya?) ketika om Wi mengulur waktu dengan membentuk tim independen. Padahal, tentang tim independen itu bisa saja om Wi terinspirasi dari kejadian di kandang sapi belasan tahun lalu, yaitu peristiwa yang melahirkan peternak perjuangan dan belakangan justru menyingkirkan peternak original dari kancah bisnis. (Sudah ada belum, orang yang menyebut tim 9 sebagai wantimpres perjuangan atau wantimpres-P?)

Kalau saat ini om Wi kelihatan lebih mendengarkan tim 9—yang menyarankan untuk membatalkan si calon tunggal dan mengajukan beberapa calon lain—siapa yang bisa yakin bahwa dia hendak melangkah ke sana? Jangan-jangan, kali ini para relawan dan rakyat yang tidak setuju soal si calon tunggal itu yang sedang di-PHP. Siap-siap saja, deh.




menulis itu harus.
mengupil itu pilihan.

hmmm....

recent posts

tentang …….

saldo

December 2017
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

senangnyaaa, blog ini pernah dikunjungi

  • 8,443 kali ^_^

yg punya wordpress akan senang ngasih tau via email jika Anda ngasih alamat email di sini, trus klik tombol jelek di bawah itu ^_^

blog-blog berikut juga seruuu …


BILIK SUNYI RANDU ALAMSYAH

After years of waiting, nothing came...

ANTI-TANK

ART IS POWER!

Ninok Eyiz's Journey

Just think and want to share..menulis itu memang untuk kesehatan jiwa..[ku]

Islam di Atas Mazhab

Mengenal Lalu Bersatu

pelukissenja

Just another WordPress.com site

PADAMARGA!

in sanskrit padamarga means the little path...

Edo Rusyanto's Traffic

Edo Rusyanto's Traffic

hari-hari tiap hari

corat-coret seorang PNS yang sedang membiasakan diri menulis [sambil mengupil] ^_^

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.